Angker NTB Kecewa Terhadap DPRD Lotim Permohonan Dugaan Hearing terkait DBHCT dan BPJS hingga Saat ini Belum Diberikan Jadwal
Lombok Timur, NTB – Aliansi Gerakan Kebangkitan Rakyat (ANGKER) Nusa Tenggara Barat telah mengirim surat permohonan untuk melakukan hearing atau audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tanggal 6 Juni 2015. Namun, hingga saat ini, DPRD Lombok Timur belum memberikan jadwal untuk audensi tersebut.
Isu Yang Di Angkat oleh Aliansi Gerakan Kebangkitan Rakyat (ANGKER) NTB terkait ketidakjelasan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) dan pengelolaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur.
Eko Rahadi, SH, Sayadi, SH, Usman, S.Pd, Muhammad Hamzani, dan Muhrim, S.Pd,I menyampaikan kekecewaan mereka terhadap DPRD Lombok Timur karena tidak memberikan waktu dan jadwal untuk Hearing/audensi tersebut. Mereka menyatakan bahwa sudah 5 minggu sejak surat permohonan dikirimkan, namun belum ada tanggapan dari DPRD Lombok Timur,” ucapnya, Kamis (17/7/2025).
Aliansi Gerakan Kebangkitan Rakyat NTB menuntut DPRD Lombok Timur untuk segeera memberikan jadwal audensi yang jelas dan pasti. Karean kami ingin mengetahui kejelasan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang transparan dan akuntabel, serta bagaimana dengan pengelolaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang efektif dan efisien.”j elasnya.
Kami dari Aliansi Gerakan Kebangkitan Rakyat NTB, Eko Rahadi, SH, Sayadi, SH, Usman, S.Pd, Muhammad Hamzani, dan Muhrim, S.Pd,I, meminta agar DPRD Lombok Timur untuk segera memberikan kami jadwal dan menghadirkan instansi terakit seperti Dinas Sosial, Disnakertransmigrasi, dinas pertanian, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Umum Lombok Timur,” ucap mereka dengan tegas.
(PS/den)
